Pekalongan, 16 Juli 2026 – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan kembali menggelar acara webinar Dissertation on Stage (DoS) untuk ketiga kalinya. DoS kali ini bertajuk “Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kritis Implikasi Penerapan Instrumen Moneter Syari’ah di Indonesia” dengan narasumber Dr. Fitri Kurniawati, M.E.Sy.
Acara yang diinisiasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI, Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. ini merupakan ajang diseminasi riset disertasi dari para dosen FEBI yang telah menyelesaikan studi doktoral, dan akan berlanjut dengan narasumber dosen lainnya yang juga telah menyelesaikan studi doktoralnya. Sebelumnya kegiatan DoS ini telah diisi antara lain oleh Dr. Ahmad Rosyid, M.Si. dan Dr. Muhammad Nasrullah, M.S.I.
Sebelum pemaparan materi dari narasumber, Dekan FEBI, Dr. AM. Muhammad Khafidz Ma’shum memberikan sambutan pembuka. Dalam sambutannya, Ia menganalogikan inflasi dengan kolesterol. “Layaknya kolesterol, inflasi juga harus dikontrol, tidak boleh rendah, juga tidak boleh tinggi”, imbuhnya.
Dalam acara DoS kali ini, Dr. Fitri membedah risetnya tentang efektifitas instrumen moneter Syariah, antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk BI, Repo SBSN, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Reverse Repo, dalam konteks pengendalian inflasi di Indonesia menggunakan pendekatan Vector Autogregression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM). Kebaruan penelitian terletak pada analisis kelima instrumen tersebut secara simultan dalam perspektif Maqashid Syariah, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya mengevaluasi SBIS dan sukuk secara terpisah.
SBIS Efektif Menekan Inflasi
Hasil penelitiannya menunjukkan SBIS sebagai instrumen paling efektif menekan inflasi dengan kontribusi 25-40% terhadap stabilitas inflasi jangka panjang dan pendek, sementara Sukuk BI dan FASBIS berdampak sangat kecil (kurang dari 5%). Repo SBSN justru berpotensi meningkatkan inflasi karena menambah likuiditas perbankan syariah, sedangkan Reverse Repo SBSN berpengaruh besar (hingga 51%) namun tidak konsisten. Hipotesis 1 (keseluruhan instrumen berpengaruh positif terhadap pengendalian inflasi) dan hipotesis 2 (koefisien instrumen bersifat elastis) ditolak karena keterbatasan struktural seperti rendahnya likuiditas pasar sekunder dan lemahnya koordinasi antarlembaga, sedangkan hipotesis 3 diterima yang menegaskan adanya hubungan kointegrasi jangka panjang antara instrumen moneter syariah dan stabilitas ekonomi.
Rekomendasi untuk Pemangku Kebijakan
Dalam risetnya, Fitri mengajukan tujuh rekomendasi utama kepada pemangku kebijakan. Pertama, penguatan likuiditas pasar sekunder oleh Bank Indonesia dan OJK untuk Sukuk BI, Reverse Repo, dan Repo SBSN. Kedua, optimalisasi desain instrumen dengan fokus pada SBIS untuk pengendalian inflasi. Ketiga, pengurangan ketergantungan pada BI Rate melalui pengembangan acuan berbasis Syariah. Keempat, peningkatan koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK. Kelima, promosi literasi keuangan syariah kepada masyarakat dan pelaku usaha. Keenam, peluncuran Sukuk Wakaf Likuiditas (SWL) berbasis ZISWAF. Dan terakhir, pengembangan penelitian inovatif melalui simulasi AI dan integrasi blockchain.
Hasil Diskusi
Di sesi diskusi, Fitri menanggapi sejumlah pertanyaan dari para peserta yang mayoritas adalah dosen FEBI, antara lain Ahmad Rosyid, Imahda Khoiri Furqon, Muhammad Yusuf, Muh. Izzat Firdausi, Muh. Izza dan lainnya. Fitri menanggapi pertanyaan dari Ahmad Rosyid bahwa sementara pendekatan VECM memperlakukan inflasi sebagai agregat, sehingga analisis tersebut membantu menjelaskan efektifitas instrumen moneter Syariah pada kedua jenis inflasi (pull-demand dan push-cost inflation). Menanggapi pertanyaan dari Imahda, Fitri menjelaskan bahwa terdapat inflasi semasa Nabi Muhammad S.A.W., antara lain disebabkan faktor alami seperti kurangnya pasokan barang/jasa dan devaluasi mata uang.
Terkait pertanyaan soal wakaf, Fitri menjelaskan bahwa wakaf dapat diintegrasikan ke dalam program keuangan pemerintah, meskipun ia merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional. Saat ini wakaf sudah mulai digunakan dalam program keuangan pemerintah, misalnya produk Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Ia juga menekankan bahwa potensi wakaf dalam program pemerintah tergantung pada kesediaan manajer wakaf untuk berkolaborasi dengan lembaga yang relevan, karena banyak manajer wakaf saat ini terbatas dalam pemahaman tentang potensi penggunaan wakaf di luar tujuan tradisional seperti madrasah atau masjid.
Fitri juga merespon pertanyaan tentang efektifitas Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen moneter baru dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Menurutnya, SRBI – yang merupakan instrumen konvensional – memungkinkan untuk lebih taktis dalam mengendalikan inflasi karena desainnya yang pro-market dengan tenor fleksibel dan mampu menjangkau kalangan investor lebih luas (termasuk asing), sehingga daya serap likuiditasnya lebih cepat dibanding instrumen moneter lainnya.
Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa masyarakat juga dapat membantu dalam pengendalian inflasi melalui pola konsumsi yang bijak, mulai beralih ke produk lokal, serta berinvestasi ke instrumen yang tahan inflasi seperti emas. Diskusi ini juga membahas masalah pemberlakuan dual monetary system di Indonesia dan potensi serta tantangannya dalam pengendalian inflasi.
Reporter: Syamsul Arifin
