Selama ini, masyarakat Indonesia kerap dicap sebagai bangsa dengan minat baca rendah. Label tersebut terus-menerus diulang dalam seminar pendidikan, berita media dan kampanye literasi, yang seringkali menempatkan masyarakat sebagai pihak yang tidak peduli terhadap bacaan. Stereotip ini sangat menular, seolah-olah tingkat literasi yang rendah adalah akibat dari ketidakinginan masyarakat untuk membaca buku.
Akan tetapi di balik itu, muncul pertanyaan penting yang jarang dibahas secara menyeluruh: apakah masyarakat benar-benar tidak minat untuk membaca, atau apakah justru akses ke bacaan semakin sulit karena harga buku yang meningkat, jumlah jam kerja perpustakaan yang terbatas, ketersediaan ruang baca publik yang tidak merata, bahkan ruang digital sebagai jalan alternatif untuk literasi tidak dapat terakses secara merata di seluruh Indonesia?
Pertanyaan ini sangat penting karena menyederhanakan masalah literasi menjadi “minat yang rendah” akan mengaburkan akar masalah yang lebih struktural dan kompleks. Klaim bahwa orang malas membaca menjadi tidak relevan saat harga buku melonjak hingga menjadi di luar jangkauan hampir seluruh masyarakat, jam buka perpustakaan yang terbatas, dan fasilitas baca di ruang publik yang sedikit dan tidak merata, serta akses digital yang tidak dapat diakses secara merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Masyarakat digambarkan sebagai kambing hitam, seolah-olah ketertinggalan dalam literasi hanya disebabkan oleh kurangnya kemauan atau keterampilan individu. Padahal, literasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Tanpa dukungan akses yang memadai dari pemerintah, literasi tidak pernah berdiri sendiri. Jika minat baca sulit dicapai, bagaimana mungkin minat tersebut meningkat?
Harga Buku Mahal: Bacaan Jadi Barang Mewah
Banyak konten-konten di media sosial seperti TikTok, X (Twitter), dan Instagram yang menunjukkan banyaknya kejadian bahwa seseorang mengurungkan niat untuk membeli buku setelah melihat harganya. Konten lainnya misalnya ketidaksukaan membaca buku yaitu ketika hendak membeli buku, sudah terbayang harganya yang sulit dijangkau. Masih banyak lagi konten-konten lain mengenai kritik mahalnya harga buku di Indonesia. Dengan adanya konten-konten ini menunjukkan bahwa akses, yaitu harga buku yang mahal menjadikan seseorang enggan membeli buku.
Harga rata-rata buku berada di kisaran Rp75.000 sampai Rp150.000, di tengah UMR (upah minimum regional) Indonesia yang berada di peringkat lima terendah di Asia Tenggara. Tidak heran jika buku akhirnya dipersepsikan sebagai barang mewah, bukan sebagai kebutuhan untuk menambah pengetahuan. Orang-orang menjadi banyak pertimbangan ketika akan membeli buku karena harga buku mahal, yang kontras dengan UMR rendah serta kebutuhan hidup tinggi, sehingga menjadikan membeli buku bukan sebagai prioritas utama. Terlebih pelajar yang belum mempunyai penghasilan sendiri.
Pemerintah kurang mengupayakan untuk meningkatkan literasi di Indonesia, dengan menetapkannya PPN 11 persen pada buku, dan adanya pajak royalti penulis menjadikan harga buku di Indonesia begitu mahal. Apalagi tidak adanya subsidi buku untuk pelajar Indonesia, seolah mempertegas realita bahwa menjangkau buku menjadi semakin sulit. Kondisi ini berbeda dengan Malaysia, yang sudah menerapkan program subsidi dan voucher buku untuk siswa dalam upaya mendukung literasi sejak dini. Misalnya, siswa diberi voucher buku senilai RM100, atau sekitar ratusan ribu rupiah.
Kondisi ekonomi yang semakin sulit, di mana harga kebutuhan pokok terus meningkat, masyarakat harus memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan pendidikan anak. Di tengah tekanan ini, membeli buku seharga Rp100.000 terasa jauh dari prioritas. Di Indonesia, buku masih dianggap sebagai barang yang mahal karena tidak ada subsidi atau kebijakan yang mendukungnya. Akibatnya, akses terhadap bacaan terhambat, dan literasi sangat sulit untuk meningkat. Keadaan inilah yang menjelaskan mengapa rendahnya literasi tidak sepenuhnya dapat dibebankan pada minat baca masyarakat.
Jam Operasional Perpustakaan yang Tidak Ramah Publik
Selain harga buku yang mahal, persoalan literasi juga dipengaruhi oleh keterbatasan jam operasional perpustakaan yang seharusnya menjadi pusat akses bacaan paling murah dan inklusif bagi masyarakat. Perpustakaan daerah, termasuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum, biasanya buka dari pukul 08.00 pagi hingga 15.00 atau 16.00 sore. Hal ini membuat perpustakaan hampir tidak dapat diakses oleh pekerja, mahasiswa dengan jadwal kuliah yang padat, atau bahkan siswa yang baru pulang sekolah sore hari. Perpustakaan tidak benar-benar berfungsi sebagai ruang publik yang fleksibel. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai fasilitas formal yang keberadaannya simbolis tetapi tidak memenuhi fungsinya secara substantif.
Keterbatasan ini diperparah oleh fakta bahwa tidak banyak perpustakaan yang menawarkan layanan akhir pekan atau malam. Bandingkan dengan negara-negara dengan tingkat literasi yang tinggi, di mana perpustakaan buka 24/7 untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Konsep ini masih belum dibicarakan di Indonesia, apalagi diterapkan.
Memiliki jadwal terbatas untuk ruang baca publik menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan bacaan secara teratur. Akibatnya, tuduhan bahwa masyarakat kurang memiliki minat baca menjadi tidak adil karena tidak ada ruang untuk menumbuhkan minat tersebut. Padahal, dengan kebijakan layanan yang berpihak pada publik, perpustakaan dapat menjadi pusat literasi penting. Layanan berbasis komunitas seperti perpustakaan keliling dan pojok baca yang aktif dari sore hingga malam, serta jam operasional yang lebih panjang dan fleksibel, dapat menjadi solusi untuk memperluas akses.
Akses Digital dan Ketimpangan Literasi di Daerah Terpencil
Tidak hanya keterbatasan perpustakaan dan biaya buku yang tinggi, masalah literasi di Indonesia diperparah oleh kurangnya akses digital. Ruang digital sering dianggap sebagai cara untuk memungkinkan orang untuk mendapatkan akses ke bacaan melalui e-book, perpustakaan daring, dan kelas literasi online. Meskipun demikian, beberapa wilayah tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih mengalami keterbatasan jaringan internet, sinyal telepon yang tidak stabil, dan kekurangan infrastruktur teknologi informasi (TIK) di sekolah dan ruang publik.
Masyarakat di daerah terpencil tidak dapat mengakses sumber bacaan online yang sebenarnya dapat membantu meningkatkan literasi mereka karena kekurangan akses digital. Bahkan jika mereka memiliki perangkat digital, biaya kuota internet menjadi beban tambahan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan literasi merupakan masalah minat dan akses yang tidak setara. Sementara orang-orang di kota-kota dapat dengan mudah mengakses perpustakaan digital atau membaca buku elektronik, orang-orang di daerah tertentu bahkan tidak memiliki akses ke jaringan internet dasar.
Terlebih di daerah terpencil ini perpustakaan kurang merata, akses bacaan banyak mengandalkan buku-buku dari relawan literasi atau komunitas literasi yang tentunya tidak semua daerah terpencil mendapatkannya. Hal ini, karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap daerah 3T yang ketimpangan aksesnya terlihat jelas dibandingkan daerah lain.
Penutup
Rendahnya literasi di Indonesia tidak bisa serta-merta disalahkan pada minat baca masyarakat semata. Menganggap masyarakat tidak ingin membaca justru mengaburkan persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu akses terhadap bacaan yang masih sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, menuduh rendahnya minat baca sebagai kambing hitam menjadi tidak adil ketika akses itu sendiri belum terpenuhi.
