Perempuan Pesisir Pekalongan Hadapi Beban Ganda di Tengah Krisis Iklim

Redaksi

bedah buku perempuan pesisir dan keadilan iklim
Reading Time: 2 minutes

Pekalongan — Krisis iklim di wilayah pesisir Pekalongan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperberat kehidupan sosial masyarakat, terutama perempuan. Di tengah banjir rob yang berulang, penurunan hasil laut, dan kondisi lingkungan yang makin tidak menentu, perempuan pesisir menghadapi beban ganda berupa tekanan ekonomi, tanggung jawab domestik, serta gangguan psikologis yang berkepanjangan.

Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Seminar Perempuan Pesisir Bercerita Krisis Iklim dan peluncuran buku Perempuan Pesisir dan Keadilan Iklim yang digelar di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada Senin, 11 Mei 2026. Forum ini menegaskan bahwa perempuan pesisir merupakan kelompok yang paling merasakan dampak perubahan iklim, tetapi suara mereka masih sering kurang diperhatikan dalam penyusunan kebijakan.

Dekan Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan, Prof. Maghfur, yang juga menjabat Ketua Tim Riset MoRA The Air Fund menekankan bahwa perempuan pesisir bukan hanya korban perubahan iklim, tetapi juga penjaga ketahanan keluarga dan lingkungan. Karena itu, pengalaman hidup mereka dinilai penting untuk didengar dan dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Beban Ganda Perempuan Pesisir

Krisis iklim membuat perempuan pesisir Pekalongan memikul beban yang semakin berat. Ketika hasil laut menurun dan penghasilan keluarga terganggu, perempuan harus ikut menopang ekonomi rumah tangga. Pada saat yang sama, mereka tetap menjalankan tanggung jawab domestik seperti mengurus rumah, merawat anak, dan memastikan kebutuhan harian keluarga tetap terpenuhi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara merata. Perempuan pesisir berada di posisi yang lebih rentan karena harus mengerjakan peran produktif dan domestik secara bersamaan dalam situasi lingkungan yang terus memburuk. Inilah yang membuat isu beban ganda perempuan pesisir menjadi bagian penting dalam pembahasan keadilan iklim.

Baca juga:  Kalimantan Barat Lahan Subur Biang Kerusakan Alam, Akademisi Serukan Jaga Lingkungan

Selain tekanan ekonomi dan sosial, perempuan pesisir juga menghadapi dampak psikologis akibat banjir dan rob yang terus berulang. Dalam seminar tersebut, anggota tim riset Siti Mumun Muniroh menjelaskan bahwa kondisi ini memunculkan kecemasan, stres, dan kelelahan mental karena perempuan harus hidup dalam ketidakpastian jangka panjang.

Tekanan psikologis itu muncul dari banyak persoalan yang datang bersamaan, seperti memikirkan keselamatan keluarga, kesehatan anak, kebutuhan ekonomi, hingga kondisi rumah yang rusak akibat bencana. Karena itu, krisis iklim di pesisir Pekalongan tidak bisa dipahami semata sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan mental dan rasa aman masyarakat.

Peran Perempuan dalam Ekonomi Hijau

Meski berada di garis depan dampak, perempuan pesisir juga memiliki peran penting dalam membangun solusi. Dalam forum tersebut, salah satu penulis buku, Hendri Hermawan Adinugraha, menegaskan bahwa perempuan selama ini telah menjalankan praktik ekonomi ramah lingkungan melalui pengelolaan hasil laut, usaha rumah tangga, dan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa perempuan pesisir tidak hanya menjadi kelompok terdampak, tetapi juga aktor penting dalam ekonomi hijau (green economy) berbasis komunitas. Pengalaman mereka memperlihatkan bahwa upaya menjaga keberlanjutan lingkungan sering tumbuh dari kerja-kerja sehari-hari di tingkat rumah tangga dan masyarakat.

Kearifan Lokal dan Keadilan Iklim

Seminar ini juga menyoroti pentingnya kearifan lokal dalam menghadapi krisis iklim, termasuk melalui tradisi Mabuug-buugan. Tradisi tersebut dinilai mengandung nilai harmoni antara manusia dan alam, serta dapat menjadi strategi adaptasi dan mitigasi bagi masyarakat pesisir yang terus menghadapi tekanan perubahan lingkungan.

Pembahasan ini menegaskan bahwa keadilan iklim harus dibangun dengan melibatkan pengalaman masyarakat terdampak secara langsung. Dalam konteks pesisir Pekalongan, perempuan perlu ditempatkan bukan hanya sebagai objek yang menerima dampak, tetapi juga sebagai subjek penting dalam penyusunan solusi, program adaptasi, dan kebijakan lingkungan.

Baca juga:  Penyelipan Bahasa Asing dalam Sumpah Jabatan Rektor UPI

Krisis iklim di pesisir Pekalongan memperlihatkan bahwa perempuan berada di garis depan dampak sekaligus garis depan ketahanan. Mereka menghadapi tekanan ekonomi, beban domestik, dan gangguan psikologis secara bersamaan, namun tetap memainkan peran penting dalam menjaga keluarga, komunitas, dan keberlanjutan lingkungan.

Editor: Syamsul Arifin

Kontributor: Miftahul Huda

Redaksi

Redaksi

Tim Redaksi Media Progresif

Related Post

DomaiNesia