Sambas – KPU Kabupaten Sambas baru saja melaksanakan pengundian dan penetapan nomor urut serta deklarasi kampanye damai Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sambas tahun 2024, Senin Malam, 23 September 2024 di salah satu hotel di Sambas. Nomor urut 1 jatuh pada Pasangan Calon Fahrur Rofi-Sabib, Pasangan Calon Satono-Hero memperoleh nomor urut 2, sedangkan nomor urut 3 diraih oleh Pasangan Calon jalur independen, Misni-Maryadi. Antusias para pendukung masing-masing kandidat tak terhindarkan, sehingga membutuhkan tingkat pengamanan ekstra, mengingat sentimen suku, ras dan agama kerap terjadi.
Diketahui, Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terkait isu politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum lama ini. Berkaca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 empat lahun lalu, Kalbar juga masuk dalam lima daerah paling rawan gesekan sosial. Meski Kabupaten Sambas, agama seluruh paslonnya sama, namun isu suku dan klaim pemahaman keagamaan tertentu dari pergerakan perebutan majelis-majelis keagamaan berpotensi dimainkan oleh setiap tim sukses.
Melihat kenyataan di lapangan, bentrok antar pendukung fanatik dan polarisasi masyarakat tetap ada, sehingga perlu dicegah dan diantisipasi. Sehubungan hal tersebut, Focus Group Discussion (FGD) rutin dilaksanakan sejak bulan Agustus – September 2024, dan rencananya akan simultan hingga menjelang pencoblosan. Di antara yang mengambil inisiatif dalam merespon fenomena kemasyaratan ini ialah Organisasi Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kabupaten Sambas.
“Diharapkan penyuluh agama dapat menciptakan Pilkada yang aman, lancar dan kondusif serta memberikan edukasi kepada masyarakat guna meminimalisir potensi pelanggaran Pilkada Tahun 2024, khususnya di wilayah kita,” kata Dulhadi selaku Ketua IPARI Kabupaten Sambas.
Edukasi dan sosialisasi pencegahan Kampaye Hitam (Black Campaign) dalam Pilkada 2024 bagi Penyuluh Agama di Kabupaten Sambas dirasa sangat perlu mengingat 150 orang penyuluh merupakan ujung tombak pendidik yang dekat dengan masyarakat. Alhasil diperlukan pemahaman mendalam terkait bagaimana mengawal Pilkada sampai tuntas, serta menjaga tiap-tiap forum kajian keagamaan agar tidak terinfiltrasi kampanye politik praktis.
